50 Contoh Soal CPNS TWK ( Tes Wawasan Kebangsaan ) dengan materi UUD 1945
50 Contoh Soal CPNS TWK ( Tes Wawasan Kebangsaan ) . Hai teman-teman pada kesempatan kali ini kami akan memberikan Contoh-contoh Soal CPNS TWK ( Tes Wawasan Kebangsaan ) dengan materi UUD 1945, adapun tips dan trik untuk mengerjakan soal TWK materi UUD 1945 teman-teman semua harus mempelajari Sejarah Lahirnya UUD 1945 sampai Amandemen UUD 1945.
50 Contoh Soal CPNS TWK ( Tes Wawasan Kebangsaan ) dengan materi UUD 1945
1. UUD 1945 disahkan pada tanggal ....
A. 1 Juni 1945
B. 1 Maret 1945
C. 1 Oktober 1945
D. 17 Agustus 1945
E. 18 Agustus 1945
Jawaban : E
UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI.
2. Yang mengesahkan UUD 1945 adalah ....
A. Panitia Sembilan
B. Panitia Kecil
C. BPUPKI
D. PKKI
E. MPR
Jawaban : D
UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI.
3. Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan ....
A. Inggris
B. Jepang
C. Spanyol
D. Belanda
E. Portugis
Jawaban : B
Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam kependudukan tentara Jepang. Pada masa itu Indonesia berhasil memperoleh sebuah Rencana Undang Undang Dasar (UUD).
4. Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah ....
A. Panitia Sembilan
B. Panitia Kecil
C. Jepang
D. PKKI
E. MPR
Jawaban : B
Yang bertugas merancang UUD 1945 adalah Panitia Kecil.
5. Perencaan pembuatan UUD 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI selama ... masa sidang.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : B
Perencanaan UUD dilakukan pada masa sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan masa kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945.
6. Panitia Sembilan diketuai oleh ....
A. Mr. Ahmad Soebardjo
B. H.O. 5. Cokro Aminoto
C. Drs. Moh. Hatta
D. Moh. Yamin
E. Ir Soekarno
Jawaban : C
Panitia Sembilan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
7. Berikut ini merupakan anggota dari Panitia Kecil, kecuali ....
A. Ir. Soekarno
B. H. Agus Salim
C. Mr.A. Maramis
D. Prof. Dr. Soepomo
E. Mr. Wongsonegoro
Jawaban : A
Panitia kecil ini terdiri dari 7 orang, yaitu Seorang Ketua Prof. Dr. Soepomo, dengan anggotanya, yaitu Mr. Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman.
8. Panitia Kecil terdiri dari tujuh orang yang diketuai oleh ....
A. H. Agus Salim
B. Mr. A. Maramis
C. Prof. Dr. Soepomo
D. Mr. Wongsonegoro
E. Mr. R. Pandji Singgih
Jawaban: C
Panitia Kecil terdiri dari tujuh orang yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo.
9. Di dalam UUD 1945, secara sah negara Indonesia berbentuk ....
A. Serikat
B. Federal
C. Monarki
D. Kerajaan
E. Republik
Jawaban : E
Di dalam UUD 1945 secara sah negara Indonesia berbentuk republik yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1.
10. Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 dapat diperkirakan ....
A. pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan respresentatif untuk menetapkan UUD
B. masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden
C. Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia
D. masih dalam kondisi politik yang belum stabil
E. masih terjadi perang
Jawaban : A
Alasan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 diperkirakan pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan respresentatif untuk menetapkan UUD.
11. UUD di Indonesia yang berlaku dua kali periode di Indonesia adalah ....
A. UUD 1945
B. UUD 1945 Amandemen
C. Konstitusi RIS
D. Konvensi
E. UUDS 1950
Jawaban : A
UUD di Indonesia yang berlaku dua kali di Indonesia adalah UUD 1945, yaitu periode setelah Proklamasi Kemerdekaan dan periode setelah dikeluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959
12. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara, namun sejak semula pembentukan UUD 1945 dimaksud bersifat sementara, Hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan Pasal ....
A. Pasal 1
B. Pasal 2
C. Pasal 3
D. Pasal 4
E. Pasal 5
Jawaban : B
UUD 1945 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara namun UUD 1945 sejak semula oleh pembentukannya dimaksud bersifat sementara yang hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan Pasal 2.
13. Undang Undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ....
A. UUD 1945
B. UUD 1945 Amandemen
C. Konstitusi RIS
D. Konvensi
E. UUDS 1950
Jawaban : D
Undang - undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUDS.
14. UUDS secara resmi berlaku sejak ....
A. 18 Agustus 1945
B. 17 Agustus 1950
C. 17 Agustus 1945
D. 17 Agustus 1951
E. 18 Agustus 1950
Jawaban : B
UUDS secara resmi berlaku 17 Agustus 1950
15. Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 setelah UUDS 1950 adalah ....
A. Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946
B. Berita Republik Indonesia Tahun III No. 7 tanggal 15 Februari 1946
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
D. Tiga Komando Rakyat
E. Tiga Tuntutan Rakyat
Jawaban : C
Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebabkan Badan Konstituante belum bisa membuat UUD yang baru.
16. Yang mengesahkan UUDS adalah ....
A. Panitia Sembilan
B. Panitia Kecil
C. KNIP
D. PKKI
E. MPR
Jawaban : C
Yang mengesahkan UUDS adalah KNIP.
17. UUD 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus ....
A. dilakukan oleh MPR
B. dilakukan dengan persetujuan DPR
C. dilakukan dengan persetujuan presiden D. dilakukan dengan persetujuan DPR dan presiden
E. dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang
Jawaban : E
UUD 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang.
18. UUDS hanya bersifat sementara, oleh karena itu harus segera dibuat UUD yang baru oleh ....
A. Badan Konstituante
B. Panitia Sembilan
C. KNIP
D. PKKI
E. MPR
Jawaban : A
UUDS hanya bersifat sementara, oleh karena itu Badan Konstituante harus segera dibuat UUD yang baru.
19. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah UUD 1945 adalah ....
A. MA
B. DPR
C. DPD
D. MPR
E. Presiden
Jawaban : D
Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah UUD 1945 adalah MPR.
20. Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 yaitu ....
A. Peraturaninternasional dalam penjelasan dimasukan dalam pasal
B. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan
C. Bentuk negara serikat tetap dipertahankan
D. Pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubah
E. Sistem parlemen tetap dipertahankan
Jawaban : D
Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 adalah Pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubah karena memuat Dasar Negara, yaitu Pancasila.
21. Pada masa reformasi, UUD 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : D
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali:
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
C. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
22. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal ....
A. 10 November 2001
B. 19 Oktober 1999
C. 18 Agustus 2000
D. 10 Agustus 2002
E. 11 Agustus 2003
Jawaban : B
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali:
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
23. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal ....
A. 10 November 2001
B. 19 Oktober 1999
C. 18 Agustus 2000
D. 10 Agustus 2002
E. 11 Agustus 2003
Jawaban : C
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali:
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
24. Amandemen ketiga dilakukan pada tanggal ....
A. 10 November 2001
B. 19 Oktober 1999
C. 18 Agustus 2000
D. 10 Agustus 2002
E. 11 Agustus 2003
Jawaban: A
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali:
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999,
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
25. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal...
A. 10 November 2001
B. 19 Oktober 1999
C. 18 Agustus 2000
D. 10 Agustus 2002
E. 11 Agustus 2003
Jawaban : D
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali:
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
26. Amandemen keempat dilakukan pada era Presiden ....
A. Soeharto
B. Megawati
C. B. J. Habibie
D. K. H. Abdurrahman Wahid
E. Susilo Bambang Yudhoyono
Jawaban : B
Amandemen keempat dilakukan pada era Presiden Megawati.
27. Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden ....
A. Soeharto
B. Megawati
C. B.J. Habibie
D. K.H. Abdurrahman Wahid
E. Susilo Bambang Yudhoyono
Jawaban : C
Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden B. J. Habibie.
28. Amandemen kedua dilakukan pada era ....
A. Soeharto
B. Megawati
C. B.J, Habibie
D. K.H. Abdurrahman Wahid
E. Susilo Bambang Yudhoyono
Jawaban : D
Amandemen kedua dilakukan pada era Presiden K. H. Abdurrahman Wahid
29. Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden ....
A. Soeharto
B. Megawati
C. B.J. Habibie
D. K. H. Abdurrahman Wahid
E. Susilo Bambang Yudhoyono
Jawaban : B
Amandemen ketiga dilakukan pada era Presiden Megawati.
30. Setelah dilakukannya amandemen JUD 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai ....
A. lembagatertingginegara diatas Presiden
B. lembaga tinggi negara di atas DPR
C. lembaga tertinggi negara
D. lembaga tinggi negara
E. lembaga negara
Jawaban : D
Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan MPR adalah lembaga tinggi negara.
31. Rumusan Pancasila tercantum dalam ....
A. Aturan Tambahan UUD 1945
B. Aturan Peralihan UUD 1945
C. Batang Tubuh UUD 1945
D. Pembukaan UUD 1945
E. Penjelasan UUD 1945
Jawaban: D
Rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat.
32. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003, merupakan bunyi dari ....
A. Pasal 1 Aturan Tambahan
B. Pasal 2 Aturan Tambahan
C. Pasal 1 Aturan Peralihan
D. Pasal 2 Aturan Peralihan
E. Pasal 3 Aturan Peralihan
Jawaban : A
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 merupakan bunyi dari Pasal 1 Aturan Tambahan.
33. Yang disebut Warga Negara Indonesia adalah ....
A. Orang orang Bangsa Indonesia asli dan orang orang dari bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara
B. Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
C. Warga Negara Indonesia yang lahir di Indonesia
D. Warga negara asing yang lahir di Indonesia
Jawaban : A
Negara Indonesia, Yang disebut Warga Negara Indonesia adalah orang orang Bangsa Indonesia asli dan orang orang dari bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara.
34.Konstitusi Negara Indonesia adalah ....
A. Peraturan tidak tertulis
B. Peraturan tertulis
C. Pancasila
D. UUD 1945
E. Konvensi
Jawaban : D
Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945.
35. Pada masa dermokrasi terpimpin, Indonesia memakai konstitusi ....
A. UUD 1945 yang diamandemen
B. UUD 1945
C. UUDS 1950
D. UUDRIS
E. UUDS
Jawaban : B
Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia memakai konstitusi UUD 1945.
36. Bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah ....
A. Serikat
B. Monarki
C. Kerajaan
D. Republik
E. Parlementer
Jawaban :D
Bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah Republik.
37. Dengan ditetapkannya perubahan UndangUndang Dasar ini, Undang Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal pasal, merupakan bunyi dari ....
A. Pasal 1 Aturan Tambahan
B. Pasal 2 Aturan Tambahan
C. Pasal 1 Aturan Peralihan
D. Pasal 2 Aturan Peralihan
E. Pasal 3 Aturan Peralihan
Jawaban : B
Dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini, UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal pasal, merupakan bunyi dari Pasal 2 Aturan Tambahan.
38. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa ....
A. UUD 1945 periode pertama tahun 1945 1949
B. UUD 1945 periode kedua tahun 1959-1966
C. UUD 1945 setelah amandemen
D. Konstitusi RIS
E. UUDS 1950
Jawaban : B
Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa UUD 1945 periode kedua tahun 1959 1966, tepatnya tanggal 15 Mei 1963.
39. Yang mengatur bendera negara dengan warna Merah Putih adalah UUD 1945 Pasal ....
A. 33
B. 34
C 35
D. 36
E. 37
Jawaban : C
Yang mengatur bendera negara adalah Merah Putih adalah UUD 1945 Pasal 35.
40. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan UUD 1945 Pasal ....
A. 29 Ayat 1
B. 29 Ayat 2
C 30 Ayat 1
D. 30 Ayat 2
E. 30Ayat 3
Jawaban : A
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1.
41. Bab I Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Kekuasaan Pemerintahan Negara
C. Bentuk dan Kedaulatan Negara
D. Kementerian Negara
E. Pemerintah Daerah
Jawaban : C
Bab I Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara.
42. Bab II Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Kekuasaan Pemerintahan Negara
C. Bentuk dan Kedaulatan Negara
D. Kementerian Negara
E. Pemerintah Daerah
Jawaban : A
Bab II Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
43. Bab III Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Kekuasaan Pemerintahan Negara
C. Bentuk dan Kedaulatan Negara
D. Kementerian Negara
E. Pemerintah Daerah
Jawaban : B
Bab III Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang kekuasaan Pemerintahan Negara.
44. Bab V Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Kekuasaan Pemerintahan Negara
C. Bentuk dan Kedaulatan Negara
D. Kementerian Negara
E. Pemerintah Daerah
Jawaban: D
Bab V Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang Kementrian Negara.
45. Bab VI Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Kekuasaan Pemerintahan Negara
C. Bentuk dan Kedaulatan Negara
D. Kementerian Negara
E. Pemerintah Daerah
Jawaban : E
Bab VI batang tubuh UUD 1945 membahas tentang Pemerintah Daerah.
46. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal ....
A. 31 Ayat 1
B. 31 Ayat 2
C. 31Ayat 3
D. 31 Ayat 4
E. 31 Ayat 5
Jawaban : A
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1.
47. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalarn UUD 1945 Pasal ....
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36
E. 37
Jawaban : D
Yang mengatur bahasa negara adalah Bahasa Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 36.
48. Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah ....
A. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
B. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
C. Kemerdekaan Bangsa Indonesia telah disusun dalam UUD
D. Bentuk Negara Indonesia adalah republik
E. Dasar negara adalah Pancasila
Jawaban : A
Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
49. Yang merupakan salah satu makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah
A. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan
B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia Untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia
C. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah
D. Pemerintah Indonesia mendukung kemrdekaan bagi setiap bangsa
E. Dasar negara adalah Pancasila
Jawaban : C
Yang merupakan salah makna dari Pembukaan UUD 194S alinea kedua adalah Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah.
50. Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka, hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : A
Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka, hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea satu.
Nah demikianlah 50 Contoh Soal CPNS TWK ( Tes Wawasan Kebangsaan ) dengan materi UUD 1945 lengkap dengan jawaban dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa semangat belajar latihan soal-soal CPNS, selalu berusaha dan berdo’a, semoga sukses.
Source : Buku Lolos CPNS
0 Response to "50 Contoh Soal CPNS TWK ( Tes Wawasan Kebangsaan ) dengan materi UUD 1945"
Post a Comment